KORBAN MERASA DITIPU, OKNUM ASN PEMKAB SUMENEP AKAN DI LAPORKAN KEPADA BUPATI - SINAR RAYA

KORBAN MERASA DITIPU, OKNUM ASN PEMKAB SUMENEP AKAN DI LAPORKAN KEPADA BUPATI

 

SUMENEP | sinarraya.co.id Karena pihak korban merasa ditipu oleh oleh salah satu Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan kabupaten Sumenep yang berinisial DLY, pihak korban akan melaporkan perbuatan DLY yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar 378 KUHP, kepada Bupati Sumenep. Kamis 07/05/2020.

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lai dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

DLY adalah warga kebungan, kecamatan Kota, kabupaten Sumenep, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan kabupaten Sumenep, sejak Pilpres 2019, DLY diperbantukan di Instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sumenep.

Karena pihak korban merasa dirugikan dengan di bohongi/di tipu oleh DLY, atas perbuatannya tersebut pihak korban telah membuat laporan aduan kepada Bupati Sumenep, yang rencananya akan di layangkan hari Jumat 08/05/2020.

Dari keterangan keluarga korban bahwa, pada tahun 2016 DLY telah meminta dan menerima uang sebesar Rp 21 Jt dari SH warga desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep, dengan janji putri SH akan dipekerjakan di dinas Bappeda kabupaten Sumenep.

“Sebelumnya saya percaya dengan DLY, karena dia telah mempekerjakan ponakan saya di dinas Perhubungan, dan didepan saya DLY berlagak menelfon Wakil Bupati dan katanya bisa, kata dia uangnya harus kontan tidak boleh kurang seribupun”. Ucap pihak korban kepada awak media.

Pihak korban juga menjelaskan bahwa, Sebelumnya DLY juga meminta uang kepada ponakan korban yang dipekerjakan di dinas perhubungan, dengan total keseluruhan yang dibayar oleh pihak ponakan sebesar Rp. 35 jt, dengan janji dapat SK dari Bupati. Tapi sampai berhenti kerja ponakan tersebut tidak mendapatkan SK dari Bupati.

Harapannya, keluarga korban bisa mendapatkan keadilan dan oknum PNS tersebut bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak ada lagi perbuatan oknum seperti itu di Pemerintahan kabupaten Sumenep, yang telah merugikan rakyat dan negara hanya demi keuntungan pribadinya.

“Saya berharap uang itu bisa dikembalikan dan perbuatannya diproses dengan hukum yang berlaku”. Hapan pihak korban dalam situasi Covid-19.

Dalam hal ini, diharapkan kepada Pejabat yang berwenang bisa berpihak kepada masyarakat kecil yang menjadi korban dan oknum PNS tersebut di proses dengan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya.(fan/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *