Kepala DPMPTSP Siap Memediasi Polemik Perpanjangan Kontrak Lahan Tower di Kecamatan Galis - SINAR RAYA

Kepala DPMPTSP Siap Memediasi Polemik Perpanjangan Kontrak Lahan Tower di Kecamatan Galis

sinarraya.co.id || Bangkalan, Senin(02-11-2020) Sebelum nya telah beredar di pemberitaan bahwa masa kontrak lahan tower di Desa Pekadan sudah berakhir sejak April 2020, namun hingga sat ini, 2 November 2020 belum juga ada kejelasan dari pihak perusahaan tower Celular untuk melakukan perpanjangan kontrak lahan.

Setelah awak media mengkonfirmasi, mengenai polemik perpanjang kontrak lahan tower dengan pemilik lahan dan kepala Desa Pekadan kecamatan Galis, yang hingga saat ini belum ada titik temu, Kepala DPMPTSP Ainul Gufron memaparkan.

“Kami dari pihak DPMPTSP telah menurunkan tim teknis untuk mengidentifikasi masalah yg terjadi dilapangan awal bulan oktober yang lalu. Hasil kajiannnya dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut,

1.Bhw Tower tersebut adalah milik Telkomsel yang ijinnya sudah diterbitkan sejak 10 tahun yang lalu tepatnya tahun 2010. Sesuai dengan aturan IMB berlaku sekali utk seumur hidup.

2. Brdasrkan PERDA 11 / 2010 temtang perizinan tertentu dinyatakan bahwa apabila terdapat penambahan kapasitas, perubahan bentuk dan fungsi dari setiap jenis usaha maka pengusaha wajib memberitahukan kepada pemerintah daerah dan atau pejabat yang berwenang untuk memperbaharui ijinnya.

3. berdasarkan hasil survey lapangan oleh tim teknis yang kami turunkan pada awal Oktober 2020, tidak ditemukan adanya penambahan shelter seperti dugaan awal,”paparnya Ainul Gufron melalui pesan WhatsApp nya.

Selain itu Ainul Gufron selaku kepala DPMPTSP Bangkalan, menyatakan akan siap membantu dengan cara memediasi pihak perusahaan tower Telkomsel dengan pemilik lahan dan kepala Desa Setempat.

“Mencermati persoalan tersebut ini murni persoalan pemilik lahan dan pemilik tower, jadi kami tidak bisa mengintervensi, namun demikian kami siap memediasi manakala diperlukan oleh pemerintahan desa Pekadan kecamatan Galis,”ucapnya.

Lanjut Ainul,”Kami juga akan mengevaluasi perijinannanya dengan pemberian sangsi sesuai aturan yang berlaku, supaya ada efek jera dan tidak semena-mena baik dari pemilik lahan yang tidak menuakan sesepuh desa maupun dari pemilik tower agar mengindahkan aturan yg berlaku serta kearifan lokal pemerintah kabupaten bangkalan,”tandasnya.

(Azis).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *