Maraknya Pasar Modern yang Berdekatan dengan Pasar Tradisional FKPB Lakukan Audensi ke Pihak DPMPTSP - SINAR RAYA

Maraknya Pasar Modern yang Berdekatan dengan Pasar Tradisional FKPB Lakukan Audensi ke Pihak DPMPTSP

sinarraya.co.id || Bangkalan, Kamis (26-11-2020) Beberapa pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) melakukan audensi kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait maraknya keberadaan Pasar Modern (Indomaret dan Alfamart, red) yang berdekatan dengan pasar tradisional, di kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Dalam forum audensi kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas DPMPTSP Ainul Gufron, Kepala Bidang perizinan Muhammad Sahrul, Sekretaris DPMPTSP Erics, SATPOL PP, Ketua FKPB Taufik Nur Hidayat dan beberapa pengurus FKPB, dan di mulai sejak pukul 10.00 Wib di kantor DPMPTSP Bangkalan.

Selaku Ketua FKPB Taufik Nur Hidayat menyampaikan beberapa tuntunannya,yang pertama dirinya sangat menyayangkan dengan keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional di Kota Dzikir dan Sholawat.

“Pihak kami sangat menyayangkan dengan keberadaan pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Kami selaku pemuda Bangkalan menuding pendirian toko modern di Bangkalan, terindikasi menyalahi aturan Perda Nomor 05 Tahun 2019.

Seharusnya pembangunan toko modern juga harus memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar dan pedagang usaha kecil dan menengah, karena berdampak dari segi pendapatan pedagang pasar tradisional menurun, “ucapnya.

Taufik juga menyinggung perihal tower yang berdiri dan berdekatan dengan pemukiman warga yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan dampak yang akan diakibatkan nya.

“Terkait berdirinya tower yang berdekatan dengan permukiman warga yang tidak sesuai dengan JUKNIS, karena dampak dari tower tersebut menimbulkan radiasi otak, akibat dari gelombang elektromagnetik bila ada troublenya, khususnya bagi anak anak. Serta di kwatirkan roboh ke rumah warga akibat cuaca yang buruk,” ungkapnya.

Selain itu Taufik menegaskan agar pihak DPMPTSP tidak memberikan izin IMB kepada pengusaha pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional di kabupaten Bangkalan.

“Kami berharap kepada pihak DPMPTSP untuk ke depannya ( tahun 2021, red) agar tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Pasar Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional. Boleh mendirikan bangunan asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sesuai Peraturan Daerah (PERDA) No 5 Tahun 2019, “tandasnya.

Selain menyambut dengn baik, menanggapi beberapa tuntutan yang di sampaikan oleh FKPB, Kepala Dinas DPMPTSP Bangkalan Ainul Gufron, berjanji akan lebih selektif dalam memberikan izin IMB nya.

“Kami sangat berterimakasih kepada teman-teman FKPB sudah mengingatkan kami, dan kami akan lebih hati-hati dan lebih selektif dalam memberikan izin pendirian pasar modern kedepannya,” ungkapnya.

Lanjut Ainul,”Perbup kita mengacu kepada asas perlindungan Pasar Tradisional, artinya pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modern harus memperetikakan perlindungan Pasar Tradisional baik dari jarak maupun jenis jenis barang yang di jual juga di atur. Intinya antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus saling melengkapi, “jelasnya.

Sementara itu untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan selaku Kepala Bidang Perizinan Muhammad Sahrul berinisiatif, bahwa jika ada yang ingin izin IMB pihaknya akan meminta pemohon agar tanda tangan warga sekitar disertai dengan KTP.

“Kami mempunyai inisiatif, apabila ada salah satu perusahaan yang ingin mengajukan IMB harus ada tanda tangan warga di sertai KTP, hal ini menghindari adanya pemalsuan tanda tangan. Kemudian kami akan panggil beberapa pihak OPD, antara lain SATPOL-PP, DISHUB dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baru kita melakukan survei ke lokasi untuk mengetahui semua persyaratan di perizinan sudah di penuhi, “paparnya.

Masih dengan Sahrul,”Kami akan meminta pendapat dari 12 OPD, apabila sudah mendapatkan rekomendasi baru kami akan mengeluarkan surat izinnya, Dan apabila dari salah satu dari mereka (OPD, red) tidak menyetujui, maka kami tidak akan mengeluarkan surat izinnya, jadi kalau prosesnya dari DPMPTSP 45 hari sudah selesai, “tutupnya.

(Azis).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *